Hari ini Kamis ( 19/11) DPRD Bantul kembali menggelar rapat paripurna tentang Jawaban Bupati atas PU Fraksi tentang APBD 2016.
Dalam jawabannya terhadap PU Frakasi PJ Bupati, Sigit Sapto Raharjo menjelaskan bahwa sehubungan dengan permintaan Frakasi terhadap SKPD terkait kewaspadaan dan deteksi dini terhadap area yang rawan bencana banjir dan longsor. Pihak Pemkab telah mengundang 16 desa di 6 kecamatan rawan longsor plus muspika untuk menyusun rencana kontijensi bencana tanah longsor. Selain itu untuk mewaspadai angin kencang dengan pemangkasan pohon yang membahayakan.
Berkenaan dengan single payment (SP), Bupati pada prinsipnya sepakat. “ Namun untuk melaksanakan kegiatan tersebut dibutuhkan system serta sarana prasarana yang memadai. Sedangkan pembuatan sistem tersebut saat sedang dalam proses, sedangkan sarana dan pasarana dierncanakan tahun 2016” kata Sigit. Setelah sistem terbangun dan sarana prasarana tersedia, langkah selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) sehingga pada saatnya nanti semua ASN sudah paham bahwa untuk mendapatkan tunjangan adalah kinerjanya bukan TPP yang selama ini diterima.
Soal penambangan pasir Pemkab Bantul mengedepankan prinsip bahwa penambangan pasir agar dilakukan dengan tertib, yaitu memilikin ijin dan tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan serta permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar. “ Untuk masalah yang sudah terjadi agar diselesaikan dengan mediasi yang baik, “ kata Bupati.
Mengenai APBD tahun 2016, Sigit Sapto Raharjo mengatakan bahwa ada kenaikan target PAD 2016 yaitu Rp.340.272.273.755,00 atau naik sebesar Rp.27.952.360.008,46 bila dibandingkan APBD murni tahun 2015.Pajak Daerah naik sebesar Rp. 14.668.170.000,00 sedangkan retribusi daerah turun sebesar Rp. 7.209.701.000,00.
Komentar (0)