Guru honorer yang tergabung dalam Guru Tenaga Kependidikan Honorer Non Kriteria (GTKHNK), Selasa (20/4 ) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bantul untuk beraudiensi kepada para anggota DPRD. Audiensi dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Bantul yang diwakili oleh Komisi D, yaitu Enggar Suryo Jatmiko, SE., MM., Yasmuri, S.Pd.I., Sugeng Sudaryanta, Ichwan Tamrin Murdiyanta, SE., dan Drs. Ahmad Agus Sofwan, M.Pd.I. Perwakilan Disdikpora, yaitu Drs. Isdarmoko, M. Pd., M.MPar., selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bantul, Kartika C, Supardi, Suprapto, dan Jazari Hisyam selaku Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul.
Pada kesempatan tersebut, Priany sebagai ketua GTKHNK mengatakan bahwa nasib mereka selama ini masih belum beruntung sebagai guru honorer. "Kami sebagai guru honorer mengharapkan para anggota DPRD Kabupaten Bantul bersedia mengawal kami agar pemerintah daerah dapat membuat regulasi kedepannya dengan mengangkat guru honorer yang tidak lolos P3K ( Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sebagai pegawai honorer daerah." imbuhnya.
Selain itu, Priany juga menyampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Bantul agar dapat memberikan surat rekomendasi untuk GTKHNK dan selanjutnya akan disampaikan ke presiden. "GTKHNK berharap dapat diangkat menjadi PNS melalui Keputusan Presiden" harapnya.
Menanggapi keluh kesah dari GTKHNK, Enggar Suryo Jatmiko, SE., MM., selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bantul mengungkapkan rasa prihatinnya atas nasib GTKHNK. "Kami sangat mendukung perjuangan Saudara, setiap tahunnya kami sudah berusaha menaikkan tunjangan para guru honorer." ungkapnya.
Drs. Ahmad Agus Sofwan, M.Pd.I., selaku anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bantul menambahkan bahwa secara kelembagaan, DPRD Kabupaten Bantul akan mendukung sampai akhir perjuangan para guru honorer.
Dukungan juga disampaikan oleh Sugeng Sudaryanta. "Kami siap mendukung dan memperjuangkan apa yang telah disampaikan oleh perwakilan GTKHNK." tambahnya.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bantul, Yasmuri, S.Pd.I., memohon kepada pemerintah agar memperjuangkan para guru honorer. "Pemerintah diharapkan lebih menyoroti para guru honorer yang telah lama mengabdi. Semoga harapan GTKHNK, diantaranya mendorong penambahan pengajuan formasi P3K, gaji sesuai UMK, dan memberikan lebih banyak kesempatan untuk mengikuti P3K." katanya.
Ichwan Tamrin Murdiyanta, SE., menambahkan agar pemerintah daerah memperjuangkan anggaran untuk para guru honorer.
Drs. Isdarmoko, M. Pd., M.MPar., menghargai dan mendukung perjuangan para guru honorer. " Saya mewakili Disdikpora sangat mengapresiasi dan menghargai perjuangan Bapak/Ibu, kami siap apabila guru honorer tidak lolos P3K maka ada kebijakan khusus dan Komisi D DPRD Kabupaten Bantul siap mengawal. Pada tahun ini telah dibuka formasi P3K dengan jumlah cukup banyak, semoga menjadi rejeki untuk Bapak/Ibu." katanya.
Menutup audiensi kali ini, perwakilan BKPP mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 oleh Kemenpan ada usulan CPNS dan P3K sejumlah 1700 formasi. Beliau berharap dengan adanya jumlah formasi yang ditambah, guru honorer mendapatkan kesempatan yang sama dengan para fresh graduate.
Komentar (0)