DPRD Bantul Sahkan RAPBD 2022

Rabu Legi, 1 Desember 2021 17:51 WIB ∼ 290 Komentar (0)

Foto Berita

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bantul akhirnya mengesahkan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bantul Tahun 2022 pada Selasa (30/11) Pengesahan APBD Tahun Anggaran 2022 melalui pada Rapat Paripurna DPRD, Rapat Paripurna dihadiri Bupati dan Wakil Bantul H.Halim Muslih, dan Joko Purnomo, Ketua DPRD Hanung Raharjo,ST, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, para asisten dan pimpinan OPD.

Dalam laporannya Badan Anggaran DPRD Bantul yang dibacakan oleh Subhan Nawwawi menjelaskan bahwa kegiatan pencegahan, penanganan Pandemi Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi tetap harus menjadi prioritas pada tahun 2022.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran, 2022, diamanatkan dalam pasal 3 bahwa batas maksimal deficit APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan kategori kapasitas fiscal daerah, Kabupaten Bantul kategori tinggi, maka deficit APBD Kabupaten Bantul berkisar 5 %.

Berdasarkan hasil pembahasan dengan TAPD disepakati beberapa hal sebagai berikut : Pendapatan sebesar Rp 2,038,739,472,633,-   Rencana Belanja Daerah Untuk mencukupi kebutuhan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, maupun belanja transfer telah disepakati sebesar  Rp2,144,344,502,054,-  sedangkan Defisit sebesar Rp105,605,029,421,-  . Rencana pembiayaan Penerimaan pembiayaan Rp 141,105,029,421,-  Pengeluaran pembiayaan Rp 35,500,000,000,-  

Pembiayaan Netto sebesar Rp105,605,029,421,-

Banggar juga memberikan  beberapa saran/rekomendasi sebagai berikut :

  1. Agar pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022 nantinya, memperhatikan alokasi waktu yang tersedia sehingga dapat sesuai target dan sasaran, serta dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundangan;
  2. Pemerintah Daerah agar mendampingi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa mengingat dana transfer dari pemerintah kepada desa cukup besar, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran. 

Sementara itu dalam pendapat akhir Bupati Bantul mengucapkan apresiasi dan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya yang kami sampaikan kepada segenap anggota dewan yang yang telah menyumbangkan waktu dan pikiran dalam Rancangan menelaah, membahas,dan menyempurnakan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 melalui sidang-sidang komisi dan badan anggaran, sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini dapat disetujui bersama.  “Selanjutnya kami sepakat sepenuhnya dengan hasil pencermatan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang APBDTahun Anggaran 2022, “ ujar Bupati Bantul.

 

 



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.