KPU Bantul Audiensi dengan Pimpinan DPRD Bantul

Selasa Wage, 18 Januari 2022 14:58 WIB ∼ 95 Komentar (0)

Foto Berita

Komisi Pemilihan Umum Bantul, Senin ( 17/1) mengadakan audiensi dengan jajaran pimpinan DPRD Bantul. Rombongan KPU Bantul dipimpin Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho  diterima oleh Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo,ST dampingi Wakil ketua Subhan Nawawwi dan Damba Aktivis. 

Dalam paparanya Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho menjelaskan terkait persiapan Pemilu 2024. Dimana dikatakan walaupun masih berlangsung lama namun perlu disiapkan dari sekarang terutama menyangkut biaya penyelenggaraan. " Dalam pemilu mendatang ada kenaikan proyeksi pemilih dari  704. 688  di tahun 2020 menjadi 725.887 di tahun 2024 dengan basis de jure , sedangkan jumlah TPS ada kenaikan dari  2.085  TPS menjadi 2.144  dengan asumsi satu TPS  500, kalau  Pileg 300, " ujar Joko.  Anggaran Pilkada nya cukup membengkak tahapan saja Rp. 41.9 M sedangkan dan ditambah protokol kesehatan walau sudah vaksin, kita siapkan APD lengkap Rp.9.9 M jadi total anggaran yang dibutuhkan ada Rp.51.8 M sedangkan anggaran Pemilu dianggarkan liwat APBN semua.

“ Dengan Koordinasi ini KPU berharap dalam pentahapan Pemilu 2024 ada dukungan dari Unsur Pimpinan Daerah baik eksekutif maupun legislatif di Bantul, karena sudah banyak yang baik di Bantul baik partispasinya dan hasil yang bisa diterima oleh semua partai politik.  Kemudian dalam proses penganggaran kami minta dikawal dan juga kami sampaikan ke Pemerintah daerah Bantul.  Ada solusi contoh yaitu di Kabupaten Magelang,Jawa Tengah mereka membutuhkan sekitar 60 M lebih dan ini tak mungkin dibebankan dalam satu anggaran akhirnya membuat perda dana cadangan yang kemudian diampu atau dibebankan dengan dua tahun anggaran. Sehingga di Bantul perlu juga dipikirkan secara bersama sama untuk menjaga kualitas dan penyelenggaraan pesta demokrasi ini.

Ketua DPRD,Hanung Raharjo,ST mengatakan bahwa DPRD Bantul juga sangat mendukung kegiatan KPU yang dilakukan selama ini. Selanjutnya untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 memang harus dipikirkan mengenai persoalan anggaran ini. “ Kami sepakat jika kita mencicil anggarannya baik di Perubahan 2023, kemudian di 2023 dan di 2024 agar dapat dilaksanakan dan tidak berat dianggaran kalau hanya 2024,” ujar Hanung Raharjo.



Komentar (0)

Nama harus di isi.
Format E-mail tidak tepat.
Pesan harus diisi, minimal 10 karakter, maksimal 1000 karakter.